Setelah MA Batalkan Digitalisasi TV Versi Permen

KOMPAS, 26 Juni 2013
Amir Effendi Siregar *

Selain meningkatkan kualitas teknik, digitalisasi televisi seharusnya juga membuka kesempatan kepada banyak pihak menjadi pemain di industri televisi.

Ini berarti sekaligus memecah konsentrasi kepemilikan. Sebab, dalam sistem analog, yang satu frekuensi hanya bisa dilalui satu program/lembaga penyiaran, sementara dengan digital bisa menjadi banyak. Namun, Peraturan Menkominfo Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrail (Permen 22) justru melanggengkan konsentrasi yang ada: menghilangkan peranan Komisi Penyiaran Indonesia, menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal.

Mahkamah Agung pada 3 April 2013 membatalkan Permen No 22 dengan mengabulkan gugatan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI). Namun, tampaknya pemerintah bersikeras menjalankan digitalisasi berdasarkan permen dan tak akan membatalkan keputusan yang telah dilakukan. Menkominfo pada pertengahan Mei lalu, bahkan mengatakan ”lebay” bila dianggap melawan MA.

Permen dan gugatan
Dalam teknologi digital (DVB-T2), satu kanal frekuensi akan dapat menampung sekitar 12 program siaran televisi sekaligus, sementara dalam sistem analog hanya satu. Berdasarkan rencana pemerintah, kanal frekuensi yang dipergunakan adalah band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 sampai 45 (18 kanal). Namun, yang dipergunakan adalah 6 kanal, sementara 12 kanal digunakan di wilayah sekitarnya. Itu memperlihatkan bahwa frekuensi tetap terbatas. Jadi, harus dimanfaatkan secara adil dan baik untuk kepentingan masyarakat.

Permen No 22 ini membagi dua lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) yang menyalurkan program siaran. Bentuk ini tidak terdapat dalam UU Penyiaran. Lebih jauh lagi, untuk bisa jadi LPPPM harus punya izin penggunaan spektrum frekuensi radio, dan sebelumnya sudah mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Itu adalah lembaga penyiaran yang kini eksis.

LPPPM dapat melayani tidak hanya satu zona, tetapi juga pada lainnya. Terdapat sekitar 15 zona di seluruh Indonesia. Pada tiap zona ada enam kanal yang secara teknis bisa menyalurkan 6 kali 12, yaitu 72 LPPPS.

Artinya, secara teoretis bisa terdapat lebih dari 1.000 LPPPS di Indonesia. Masing-masing zona melayani beberapa wilayah yang di seluruh Indonesia berkisar sekitar 216 wilayah. Menyedihkan, Lembaga Penyiaran Publik TVRI diperkenankan menjadi LPPPM hanya pada satu kanal dari enam kanal yang disediakan, sementara lima kanal lain diberikan kepada pihak swasta.

Gugatan terhadap Permen No 22 ini sebenarnya telah dilakukan oleh banyak pihak, antara lain oleh DPR yang meminta agar permen dibatalkan. Pengaturan digitalisasi harus berdasarkan UU Penyiaran baru yang sedang dibahas. Permen No 22 dinilai melanggengkan pemusatan kepemilikan/konsentrasi dan oligarki dalam industri penyiaran.

ATVJI dalam gugatannya melalui MA, antara lain, mengatakan, Permen No 22 bertentangan dengan jiwa UU Penyiaran karena tidak ada jaminan bagi lembaga penyiaran swasta (LPS) yang sudah memiliki IPP dapat melakukan kegiatan penyiaran. Penerapan analog switch off bertentangan dengan UU karena tidak diatur pada UU Penyiaran. Keberadaan LPS dalam Permen No 22 yang dipisahkan jadi LPPPS dan LPPPM bertentangan dengan LPS dalam konsep UU Penyiaran. KPI dicabut peranannya. Sementara itu, ATVLI menegaskan bahwa permen ini tidak melibatkan KPI. Ini berarti melanggar UU Penyiaran dan PP No 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta yang peranan KPI diatur dan diakui.

Dalam petitumnya ATVJI meminta MA menyatakan Permen No 22 bertentangan dengan UU Penyiaran, tidak berlaku dan dinyatakan batal. Sementara ATVLI meminta MA menyatakan Permen No 22 bertentangan dengan PP No 50/2005 dan tak sah. MA dalam putusannya mengabulkan kedua permohonan ini.

Konsentrasi
Menarik melihat apa yang dilakukan pemerintah dengan Permen No 22 dalam menentukan pemenang seleksi LPPPM. Pada 30 Juli 2012, pemerintah mengumumkan hasil seleksi Zona 4 (DKI Jakarta dan Banten), Zona 5 (Jawa Barat), Zona 6 (Jawa Tengah), Zona 7 (Jawa Timur), dan Zona 15 (Kepulauan Riau). Pemenangnya adalah para penguasa TV nasional, yaitu kelompok RCTI/Grup MNC, TV One/ANTV, SCTV/Indosiar, Trans TV, dan Metro TV. Hanya PT Banten Sinar Dunia Televisi yang ikut menang di daerah Zona 4. Keputusan ini kontroversial karena diduga ada tekanan agar kelompok tertentu dikalahkan.
Uniknya, pasca-keputusan MA, pada 26 April 2013 pemerintah mengumumkan pemenang Zona 1 (Aceh dan Sumatera Utara) dan Zona 14 (Kalimantan Timur dan Selatan). Pemenangnya juga lima kelompok besar tadi. Dengan demikian, secara kasatmata digitalisasi penyiaran versi permen justru melanggengkan konsentrasi, bahkan terhadap infrastruktur komunikasi dalam bentuk LPPPM.

Kini, sebaiknya semua pihak menyadari bahwa digitalisasi harus dilakukan berdasarkan UU Penyiaran yang menjamin keanekaragaman kepemilikan dan isi sebagaimana terjadi di negara demokrasi lain. UU Penyiaran kini sedang intensif dibahas di DPR, itulah tempat memperdebatkannya. Bila pemerintah terus ”ngotot” menjalankan proses digitalisasi berdasarkan permen, kata apa lagi yang pantas diucapkan? Siapa yang ”lebay”?

(Kompas cetak, 26 Juni 2013) 
*Amir Effendi Siregar: Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Dosen Senior Komunikasi UII

Migrasi TV Digital sinergi manusia dan non manusia

Kesuksesan Migrasi TV analog ke TV Digital (DTV) tak sekedar diukur dari kemampuan Indonesia dalam memenuhi kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) namun persiapan matang dari semua entitas yang terlibat baik itu manusia maupun teknologinya.

Sebagaimana kita ketahui Geneva Frequency Plan Agreement yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU) pada 2006 membuat kesepakatan bahwa seluruh negara di dunia setuju bermigrasi dari sistem siaran TV analog ke digital (digital switchover) paling lambat 17 Juni 2015. Saat ini diatas 85 persen wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan sistem TV digital. Amerika Serikat menerapkan sejak tahun 2009, Jepang tahun 2011, Korea Selatan, Cina dan Inggris sejak 2012. Sementara itu Indonesia menargetkan tahun 2018, tertinggal dibanding negara-negara tentangga seperti Brunei Darussalam tahun 2014, Malaysia tahun 2015, Singapura, Thailand dan Filipina serentak tahun 2015.

Menurut saya tak ada yang salah jika Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara lain terkait digitalisasi TV ini. Namun menjadi masalah ketika pemerintah tidak memiliki grand planning yang memadahi dalam pengadopsian teknologi baru ini. Tulisan Amir Effendi Siregar di Harian Kompas (26/6) berjudul ‘Setelah MA Batalkan Digitalisasi TV Versi Permen’ menarik untuk didiskusikan. Dalam artikel ini tersurat bahwa migrasi dari siaran analog ke digital dikhawatirkan masih melanggengkan konsentrasi media massa bukannya menjamin keberagaman isi dan kepemilikan seperti yang dijanjikan Menkominfo. Permenkominfo No. 22/2011 juga dianggap bertentangan dengan UU penyiaran dan PP No 50/ 2005. Jika demikian maka wajar apabila para pelaku media dan pengamat media resah, karena UU Penyiaran yang selama ini dengan susah payah dirumuskan dan di-uri-uri bersama dilanggar begitu saja.
Lemahnya Koordinasi

Migrasi ke TV Digital kenyataannya bukan lagi pilihan, namun sudah menjadi keharusan. Toh meski keputusan MA sudah final namun ternyata tak menghentikan proyek yang sudah digulirkan Menkominfo. Tifatul Sembiring menegaskan, putusan MA tidak berlaku surut sehingga pihaknya cukup merevisi Permen No 22, sementara hasil seleksi di 7 Zona yang sudah berlangsung dianggap sah secara hukum. Ini artinya program terus berjalan meski menuai protes dari banyak kalangan.

Hal mendesak yang harus segera dicari pemecahannya adalah bagaimana semua pihak mengambil langkah strategis untuk mengakomodir semua kepentingan. Namun nampaknya koordinasi antar stakeholder pelaksanaan migrasi DTV ini justru menjadi kendala utama. Baik pemerintah maupun DPR saling mencari pembenaran. Disatu sisi Menkominfo berjalan sendiri dengan Permen-nya sementara disisi lain Komisi I DPR RI yang bertugas merevisi UU Penyiaran tak kunjung menyelesaikan tugasnya.

Saya mencoba mengamatinya dari kacamata Bruno Latour, Sosiolog di bidang Sains dan Teknologi asal Perancis yang menyatakan bahwa keberhasilan adopsi teknologi baru ditentukan oleh sinergi para aktor yang ada didalamnya. Aktor yang dimaksud tidak hanya manusia (human) namun juga selain manusia (non-human), dimana keduanya di-manusia-kan dan disejajarkan. Dalam isu migrasi TV digital ini yang dimaksud dengan aktor manusia meliputi Kominfo, DPR, KPI dan pengusahaan media, penyedia infrastruktur teknologi hingga teknisi. Sementara faktor bukan manusia meliputi regulasi (UU Penyiaran, PP, Permen), TV digital, teknologi digital, internet, set up box, kanal, dll. Jika salah satu diantara aktor itu lengah maka sistem tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sistem akan stabil bila semua aktor menjalankan fungsi menuju tujuan yang sama. Artinya, pemerintah sebagai pihak penyelenggara, tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus mengakomodir entitas lain yang ada dalam sistem termasuk didalamnya regulasi. Salah satu contoh kecil kegagalan penerapan teknologi adalah kebijakan pendidikan nasional dengan sistem online (Kompas, 27/6) yang merugikan sekolah di daerah karena terbatasnya jaringan internet. Tidak tersedianya aktor non-manusia bernama ‘jaringan internet’ menyebabkan program ini justru memunculkan ketidak-adilan.

Demokrasi dan Teknologi

Pinch dan Bijker penggagas Konstruksi Sosial Teknologi mengaitkan teknologi dengan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi yang baik tergantung pada teknologi, seperti masuknya internet di Indonesia yang membuka luas kebebasan berbicara warga negara. Demokrasi juga mempengaruhi proses pengembangan teknologi dimana kebijakan teknologi merupakah hasil dari political statement yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politis. Dalam konteks ini, migrasi ke TV Digital harus menghindari apa yang dikemukakan Sulfikar Amir sebagai technologycal nationalism yaitu strategi retorika elit pemerintah untuk melegitimasi kekuasaan dan menentukan pilihan teknologinya tanpa ada kompromi dengan bagian sistem terutama masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah lebih bijak dalam menghadapai era globalisasi dengan tidak sekedar latah mengikuti trend global saja. Hal ini penting agar tidak terjadi bencana teknologi (technology disaster) yang memperburuk sistem media dan demokrasi di Indonesia yang mulai tertata.

SUMBER: nurul.blog.undip.ac.id


sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top