Dunia penyiaran Yogya tak lama lagi dipastikan kian semarak dan hiruk pikuk karena kebanjiran siaran televisi pendatang baru. Yogya memang istimewa termasuk dalam hal penyiaran. Lantas pertanyaannya, apakah hadirnya televisi baru akan membuat untung atau buntung ?

Sejak 2010 lalu pemerintah melalui Kementrian Kominfo RI telah menggulirkan kebijakan penyiaran Indonesia dengan melakukan migrasi TV Analog ke Digital. Publikpun telah lama menanti untuk menikmati kelebihan TV Digital. Alih-alih merampungkan kebijakan yang mengendap lima tahun terakhir ini, Menteri Kominfo justru mengeluarkan kebijakan berstandar ganda. Pasalnya, Menteri Kominfo menerbitkan Permen No. 31/2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF). Permen tersebut sekaligus mengganti Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.76/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/2/2009 terkait Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.76/2003.

Sejatinya Permen ini dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan TV siaran Analog pada pita UHF. Karena Terjadinya perubahan wilayah administratif di Indonesia yang berdampak pada perubahan wilayah penyelenggaraan TV siaran analog pada pita UHF secara nasional. Sehingga tampaknya perlu dilakukan penyempurnaan penataan kanal frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaran TV siaran analog pada pita UHF.


Catatan Penting

Sudah barang tentu, kebijakan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, Paling tidak ada dua catatan penting sebagai koreksi yang nantinya bisa dijadikan masukan bagi pemangku kebijakan penyiaran di Yogya terkait permasalahan ini.

Pertama, terjadinya perebutan kanal antarcalon TV lokal. Menurut Permen No. 31/2014 wilayah Yogya dialokasikan tambahan 3 kanal baru, di kanal 55, 57, dan 61 UHF. Memang Yogga bukanlah satu-satunya daerah yang mendapatkan penambahan kanal. Tetapi Yogya memiliki daya pikat tersendiri bagi investor. Faktanya berjubel investor yang tak segan menanamkan investasi di industri penyiaran yang padat modal ini.

Berdasarkan data di KPID DIY, paling tidak terdapat 12 calon TV lokal yang mengikuti tahapan perizinan mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan evaluasi dengar pendapat.. Selanjutnya bila diberi rekomendasi kelayakan, maka akan diteruskan maju ke forum rapat bersama antara KPID, KPI, dan Kominfo. Diantaranya ada Inspira TV, Citra TV, O Channel TV, Kompas TV, My TV, Kresna TV, Yogya Channel TV, NET TV, TV Tempo, TV Tujuh, dan KR TV.

Motif para pemilik modal besar di atas, sesungguhnya merebut frekuensi milik publik. Tapi mereka tidak pernah berpikir, akankah publik Yogya memang membutuhkan dan diuntungkan dengan penambahan TV baru ini. Bila hanya ada 3 kanal yang tersedia, maka kompetisinya amatlah ketat. Sementara dari sekian banyak calon TV baru tersebut tak banyak yang betul-betul investor lokal. Hampir semua merupakan korporasi TV nasional dan investor asal luar Yogya.

Sudah sepatutnyalah dipikirkanpemenang frekuensi ini adalah publik Yogya. Ini sejalan dengan semangat demokrasi penyiaran yang menghendaki adanya keberagaman kepemilikan bukan dominasi kepemilikan media seperti saat ini. Termasuk informasi yang menyebut satu kanal sudah dikapling untuk diperuntukkan bagi RTV perlu diluruskan.

Kedua, terjadinya perebutan "kue iklan" televisi lokal. Saat ini Yogya sudah ada 15 TV bersiaran. Tentulah dengan minimnya iklan di Yogya, maka persaingan untuk berebut "kue iklan" semakin berat.

Dan yang paling parah adalah menjual TV lokal kepada TV nasional atau pemilik modal besar luar Yogya. Bukankah filosofi penyiaran kita adalah menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah.

Saatnya publik Yogya bergandengan tangan. Selamatkan kepentingan publik, bukan kepentingan pemilik modal. Rebut kembali frekuensi milik publik Yogya.

Oleh Muhammad Zamroni, Komisioner KPID DIY 2011-2014, Ketua Jaringan Pegiat Literasi dan Pemantau Media (JPLPM) & Dosen Ilmu Komunikasi FDK UIN Jogja

SUMBER: Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 31 Maret 2015

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top