Bisnis.com, JAKARTA--Pembatalan regulasi siaran televisi digital oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai menguntungkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Kuasa hukum Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) Andi Simangunsong mengatakan putusan tersebut dapat mendorong pemerintah menyusum ulang peraturan digital di level Undang-Undang Penyiaran bersama DPR.

"Selama ini beberapa stasiun televisi masih setengah hati untuk investasi di siaran digital karena ketidakjelasan aturan," kata Andi dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (7/3/2015).

Dalam sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan regulasi tersebut pada 5 Maret 2015. Selain itu, menyatakan batal segala peraturan menteri, serta keputusan-keputusan.

Majelis ewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan menteri tentang penetapan aturan penyiaran digital. Keempat, menghukum tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1,38 juta.

Setelah membacakan putusannya, hakim mempersilakan kepada pihak tergugat dalam hal ini Kemenkominfo, serta tergugat intervensi yang berjumlah 29, untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ini resmi dibacakan.

Rio Sandy Pradana
Editor : Setyardi Widodo

SUMBER: http://industri.bisnis.com/read/20150307/105/409380/pembatalan-regulasi-tv-digital-untungkan-lembaga-penyiaran-swasta

Cancellation Digital TV Regulation make a profit of Corporate Broadcasting Agency (LPS)

Bisnis.com, JAKARTA - Cancellation of digital television broadcasting regulation by the State Administrative Court (Administrative Court) is considered beneficial Corporate Broadcasting Agency (LPS).

The attorney of the Association of Indonesian Television Network (ATVJI) Simangungsong Andi said the decision could push the government to reform digital regulation at the level of the Broadcasting Act and the DPR.

"So far, several television stations were still reluctant to invest in digital broadcasting due to uncertainty rules," he told reporters in a press release received by Bisniscom, Saturday (03/07/2015).

In the trial verdict on case number 119 / G / 2014 / PTUN-JKT, assemblies State Administrative Court judge to cancel the regulation on March 5, 2015. In addition, declare void any ministerial regulations, and decisions.

Assembly requires the defendant to revoke a ministerial decree on the establishment of digital broadcasting rules. Fourth, punish the defendant and the defendant interventions to pay court costs of IDR 1.38 million.

After reading the verdict, the judge invited the defendant in this case Kemenkominfo, as well as the defendant's intervention amounted to 29, to appeal within 14 days after the verdict was read official.

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top