Bisnis.com, JAKARTA -- Stasiun yang masih melakukan siaran televisi digital bisa dipidana karena putusan perkara pembatalan penyelenggaraannya telah diberlakukan.

Kuasa hukum ATVJI (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia) Andi Simangunsong mengatakan Peraturan Menteri Kemenkominfo No. 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar harus dibatalkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sekalipun ada upaya banding atau kasasi.

"Dengan demikian mulai hari ini tidak ada hak untuk melakukan siaran televisi digital. Jika masih melakukan, maka akan dipidana," kata Andi dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (7/3/2015).

Dalam sidang putusan perkara nomor 119/G/2014/PTUN-JKT, majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan regulasi tersebut pada 5 Maret 2015. Selain itu, menyatakan batal segala peraturan menteri, serta keputusan-keputusan.

Majelis ewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan menteri tentang penetapan aturan penyiaran digital. Keempat, menghukum tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1,38 juta.

Setelah membacakan putusannya, hakim mempersilakan kepada pihak tergugat dalam hal ini Kemenkominfo, serta tergugat intervensi yang berjumlah 29, untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ini resmi dibacakan.

Rio Sandy Pradana
Editor : Setyardi Widodo

SUMBER: http://industri.bisnis.com/read/20150307/105/409390/waduh-siaran-televisi-digital-bisa-dipidana

Oops, Digital Television Broadcast Can Punishable?

Bisnis.com, JAKARTA - Stations still broadcast digital television could be convicted because the court decision has been enforced cancellation of its implementation.

ATVJI legal counsel (Indonesian Network Television Association) Andi Simangungsong said Kemenkominfo Regulation No. 22/2011 on the Implementation of Digital Terrestrial Television Broadcasting Still Not Paid Receipts must be canceled to prevent further losses even if there is an appeal or cassation.

"Thus began the day there is no right to broadcast digital television. If they do, then it would be convicted," he told reporters in a press release received by Bisniscom, Saturday (03/07/2015).

In the trial verdict on case number 119 / G / 2014 / PTUN-JKT, assemblies State Administrative Court judge to cancel the regulation on March 5, 2015. In addition, declare void any ministerial regulations, and decisions.

Assembly requires the defendant to revoke a ministerial decree on the establishment of digital broadcasting rules. Fourth, punish the defendant and the defendant interventions to pay court costs of IDR 1.38 million.

After reading the verdict, the judge invited the defendant in this case Kemenkominfo, as well as the defendant's intervention amounted to 29, to appeal within 14 days after the verdict was read official.

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top