Diskusi SIKA (Covesia/Osdi)
Covesia.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyoroti berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang terkesan terburu-buru.

"Banyak aturan Kemenkominfo mengenai penyiaran digital yang tidak memiliki landasan undang-undang. Padahal, migrasi digital itu urusan yang besar dan berdampak luas sehingga harus diatur dalam undang-undang," Rusdi Marpaung dari LBH Pers dalam diskusi bertajuk "Migrasi TV Digital: Untuk Kepentingan Industri atau Masyarakat" yang digelar Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA).

"Wajar jika muncul anggapan Kominfo lebih berpihak pada pelaku industri daripada kepentingan publik," kata pria akrab dipanggil Ucok ini dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Rusdi juga menambahkan bahwa peraturan yang diterbitkan Menkominfo dalam hal penyiaran sudah dibatalkan MA karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, Kominfo masih tetap menggunakan Permen nomor 22 tahun 2011 tersebut dalam mengambil keputusan.

Seperti yang telah diketahui, saat ini Peraturan Menteri (Permen) no 22/2011 tentang migrasi digital telah dibatalkan MA. Selain itu, sekitar 33 Keputusan Menteri tentang digitalisasi telah dianulir PTUN. Bahkan, Permen terbaru nomor 32/2013 juga sedang digugat perdata oleh KIDP.

Ketidakjelasan hukum inilah yang membuat SIKA mengadakan jumpa pers sebagai langkah advokasi. Padahal pada tahun 2018 lembaga penyiaran sudah harus migrasi ke layanan digital.
(osd/zik)

Ossdi Hanri

SUMBER: http://www.covesia.com/berita/14469/lbh-pers-kemenkominfo-pro-pemain-besar.html

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top