Pengenalan TV digital di Bandung/ Ilustrasi. (Foto: Kominfo)
Aturan tentang TV digital rencananya akan masuk ke dalam revisi Undang Undang Penyiaran. Sebelumnya, aturan tentang TV digital dianggap hanya menguntungkan segelintir pemain industri televisi besar
VARIA.id, Jakarta – Maret lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggugurkan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika Nomor 22/2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital.

PTUN berpandangan beleid itu tak punya dasar hukum, bahkan tak disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.

Pengguguran Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan ini kemudian ikut membatalkan 33 Keputusan Menteri tentang lembaga multiplexing (MUX) di 11 provinsi. Lembaga ini sedianya bertugas menyalurkan program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

Dalam bahasa telekomunikasi, multipleks sendiri adalah teknik mengirimkan lebih dari satu data (gambar dan suara) melalui satu saluran. Tujuannya adalah menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar, dan penerima (transceiver) atau kabel optik.

Teknik ini akan digunakan dalam merealisasikan tv digital. Misalnya, satu helai kabel optik dari Jakarta-Bandung, bisa digunakan untuk 12 program televisi berbeda tanpa bercampur satu dengan yang lainnya.

Dasar hukum migrasi dari tv analog ke digital ini kemudian runtuh semua. Kominfo kemudian mengajukan proses banding atas putusan PTUN ini.

Di sisi lain, aturan migrasi dari tv analog ke digital rencananya dimasukkan ke revisi Undang Undang Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015.

Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Seluruh Indonesia (ATJSI), Bambang Santoso mengatakan, landasan hukum tentang migrasi tv analog ke tv digital mesti diatur dengan hati-hati.

Penghapusan Permen Kominfo Nomor 22/2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital menjadi pembelajarannya. Sebab, peraturan ini hanya menguntungkan pemain besar yang ditunjuk menjadi lembaga multiplexing. ATJSI merupakan penggugat peraturan ini.

“Sekarang masalahnya, multiplekser. Jadi dengan 1 saluran itu bisa jadi 12 siaran. Tapi kemudian, sebagai lembaga penyiaran yang tak punya multiplekser itu harus menyewa. Sementara aturan sewanya juga nggak jelas,” kata Santoso di Jakarta, Rabu 22 April 2015.

Dalam aturan sebelumnya, pemerintah menentukan lembaga multiplexing untuk memegang frekuensi. Sementara tv lokal tak mendapat jatah, sehingga harus membayar sewa frekuensi kepada lembaga multiplexing.

“Apa bedanya mereka sama kita. Mereka bisa multiplekser, kita juga bisa pegang multiplekser. Buktinya RTV (Rajawali TV-red) dapat tuh. Kenapa kita tidak. Kalau dipaksakan dengan multiplekser kita bisa kok. Kita bisa membentuk konsorsium tv lokal, bisa itu,” lanjut Santoso.

Penyewaan frekuensi oleh lembaga multiplexing juga melanggar keadilan dalam berbisnis. Mestinya, lembaga tersebut dipegang oleh pemerintah. Sebab lembaga multiplexing bisa saja menolak pembayaran sewa frekuensi dari tv lokal lantaran dianggap sebagai pesaing bisnis.

“Pilihannya bagi tv lokal itu, kita give up atau diakuisisi,” kata Santoso.

Sebagai gambaran, sebelumnya Kominfo telah menunjuk sejumlah stasiun tv sebagai lembaga multiplexing di 5 zona layanan. Berikut daftarnya rinciannya:

–    Zone layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten)

Banten Sinar Dunia Televisi (BSTV), PT Lativi Media Karya (TVOne), PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Surya Citra Televisi (SCTV), PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV).

–    Zona layanan 5 (Jawa Barat)

PT Cakrawala Andalas Televisi Bandung dan Bengkulu (ANTV Bandung), PT Indosiar Bandung Televisi (Indosiar Bandung), PT Media Televisi Bandung (Metro TV Jabar), PT RCTI Satu (RCTI Network), PT Trans TV Yogyakarta Bandung (Trans TV Bandung)

–    Zona layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta)

PT GTV Dua (Global TV), PT Indosiar Televisi Semarang (Indosiar Semarang), PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang (TVOne Semarang), PT Media Televisi Semarang (Metro TV Jawa Tengah), PT Trans TV Semarang  Makassar (TransTV Semarang).

–    Zona layanan 7 (Jawa Timur)

PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT Global Informasi Bermutu (Global TV), PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Surya Citra Televisi (SCTV), PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV).

–    Zone layanan 15 (Kepulauan Riau)

PT RCTI Sepuluh (RCTI Network), PT Surya Citra Pesona Media (SCTV Batam), PT Trans TV Batam Kendari (Trans TV Batam).

Namun, dengan Penghapusan Permen Kominfo Nomor 22/2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital, maka stasiun tv yang telah ditunjuk ini batal menjadi lembaga multiplexing.

Saat ini, Kominfo juga mencari celah agar migrasi tv analog ke tv digital dimasukkan ke dalam revisi UU Penyiaran. Bagi Bambang Santoso, era tv digital tak bisa dihindari dan bisa masuk ke dalam revisi UU Penyiaran. Akan tetapi cara pengaturan kepemilikan frekuensinya perlu diatur ulang.

“Apa yang kita harapkan dunia penyiaran kita ini kondusif, aman dan nyaman untuk pelaku bisnis industri. Sehingga, semua punya kepercayaan, rasa dilindungi secara hukum. Sebagai pemain tv lokal harus dilindungi secara hukum, teman-teman yang tv besar juga dilindungi secara hukum. Cuma ini perlu diatur secara komprehensif dan berkeadilan,” lanjut Santoso.

Ahmad Suwandi dari ICT Laboratory for Social Change (ILAB) menilai migrasi digital harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Migrasi ini akan membawa dampak terhadap teknologi dan infrastruktur.

“Jangan sampai kehadiran sistem penyiaran digital merugikan masyarakat luas, sebab perangkat teknologi yang dimiliki masyarakat sudah tidak dapat menangkap siaran digital, misalnya. Ini juga harus dirumuskan dalam regulasi,” katanya.

Suwandi juga mengingatkan agar pemerintah mengambil alih pita frekuensi yang nantinya ditinggalkan lantaran adanya migrasi dari tv analog ke tv digital. Selama ini, tv analog menggunakan frekuensi 700 Mhz. Frekuensi emas ini memang sedang ditunggu-tunggu operator telekomunikasi untuk pengembangan mobile broadband 4G Long Term Evolution (LTE).

“Ada frekuensi yang ditinggalkan, atau biasa disebut digital dividend. Frekuensi ini juga harus dikembalikan ke negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan publik,” katanya.*

Editor: Drajat Kurniawan

SUMBER: http://www.varia.id/2015/04/24/menanti-aturan-migrasi-tv-digital-yang-berkeadilan/

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top