Reuters Ilustration
Bisnis.com,BANDUNG--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Komisi I segera merampungkan Undang-undang Penyiaran yang berkaitan dengan pengembangan media siaran nasional yang kini perannya tengah tertutupi industri media siaran swasta.

Anggota DPR-RI Komisi I Arif Suditomo mengatakan kepada Bisnis, adalah fakta bahwa Indonesia tidak memiliki lembaga penyiaran publik yang bisa mengimbangi dominasi industri media yang semakin lama semakin besar, baik dari sisi pasar maupun pengaruhnya.

Bahayanya, sejauh ini banyak yang melihat negatif pada industri tersebut. .

"Kita tidak melihat dari sisi bahwa kita harus memberlakukan kebijakan yang respektif, karena industri media besar yang ada sekarang merupakan pihak-pihak yang memberi retribusi pajak besar," ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, Indonesia justru harus memperkuat media nasional karena faktanya sekarang jarang yang menonton TVRI atau mendengarkan RRI sebagai bukti lemahnya lembaga penyiaran tersebut.

"Kalau TVRI dan RRI kuat, semua perhatian dan arah kebijakan itu tidak akan melulu bertumpu pada industri media swasta. Maka dari itu harus ada media penyeimbang, itu yang akan kita perjuangkan," tegasnya.

Arif menjelaskan, sebagai media nasional yang terus mengalami kemunduran popularitas, TVRI memiliki beberapa kendala besar. Pertama ada pada sumber daya manusia (SDM), kedua infrastruktur, dan ketiga pada perundang-undangan yang melindunginya.

Dia menuturkan, secara dukungan politik harus ada alat yang sangat kuat untuk mendukung lembaga penyiaran nasional tersebut agar organiasasinya dapat tertata dengan baik. Saat ini organisasi lembaga tersebut kurang mendapat dukungan karena tidak ada dasar hukum yang cukup kuat.

Undang-undang penyiaran yang tengah diperjuangkan oleh DPR-RI memudahkan untuk merestrukturisasi TVRI yang tengah tenggelam. Restrukturisasi dapat berpengaruh pada perubahan besar, sehingga semua kendala bisa teratasi dan akan berdampak pada investasi.

Menurut Arif, dengan adanya UU Penyiaran, TVRI tidak harus khawatir menjadi pesaing industri media lain, karena secara konten dan karakter berbeda, namun tetap harus tampil menarik.

Sebut saja lembaga penyiaran negara lain, seperti BBC dan NHK, yang tetap disukai masyarakat negaranya kendati banyak industri media swasta.

"Komisi 1 DPR-RI akan menuntaskannya tahun 2015 ini. Selain itu akan ada UU pendukung seperti ada UU RTRI serta UU ITE," jelasnya. (k4)

Oleh: Afif Permana
Editor: Ajijah

SUMBER: http://bandung.bisnis.com/read/20150507/34239/533133/komisi-i-dpr-ri-segera-rampungkan-uu-penyiaran-untuk-media-nasional

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top