Menkominfo Rudiantara di Komisi I DPR RI (rou/detikINET)
Jakarta - Realisasi TV digital yang telah lama dicanangkan di Indonesia masih sulit terwujud. Meski ditolak sana-sini, namun Menkominfo Rudiantara pantang menyerah. Ia pun telah menyiapkan sejumlah langkah.

“Soal TV Digital ini memang lumayan alot. Tetapi saya sudah siapkan langkah. Nanti saya paparkan secara komprehensif solusinya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI," ucap menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut.

Mulai pukul 10.00 hingga 17.00 hari ini, Selasa (29/9/2015), Menkominfo bersama punggawanya akan memaparkan sejumlah agenda, mulai dari Palapa Ring, 4G, e-Commerce, dan tentu saja TV digital di hadapan anggota dewan di Komisi I.

Sebelumnya, menteri juga sudah bertemu dengan para petinggi di bisnis penyiaran untuk menyosialisasikan rencananya dalam melancarkan TV digital agar bisa membebaskan frekuensinya di 700 MHz untuk broadband dan penanggulangan bencana.

“Saya beri penjelasan kalau kesenjangan digital di Indonesia harus dipangkas. Frekuensi 700 MHz itu harus dioptimalkan untuk sosialisasi waspada bencana dan broadband. Kita bisa alokasikan 20 MHz untuk waspada bencana,” katanya.

Ditambahkannya, solusi sementara yang diusulkan adalah pemain multiplexer yang telah mengantongi izin tak perlu harus membagi infrastrukturnya dengan pemain TV Digital.

“Jadi, kita bikin pemain multiplexer itu tak ada kewajiban menggendong yang murni pemain TV digital. Nanti TVRI yang gendong pemain murni TV digital,” katanya. Solusi ini bisa mulus jika UU Penyiaran telah direvisi dan para anggota dewan mau mendukung.

Seperti diketahui, Maret 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggugurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital.

PTUN berpandangan beleid itu tak punya dasar hukum, bahkan tak disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Pengguguran Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan ini kemudian ikut membatalkan 33 Keputusan Menteri tentang lembaga multiplexing (MUX) di 11 provinsi.

Lembaga ini sedianya bertugas menyalurkan program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

Dalam bahasa telekomunikasi, multipleks sendiri adalah teknik mengirimkan lebih dari satu data (gambar dan suara) melalui satu saluran. Tujuannya adalah menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar, dan penerima (transceiver) atau kabel optik.

Teknik ini akan digunakan dalam merealisasikan TV digital. Misalnya, satu helai kabel optik dari Jakarta-Bandung, bisa digunakan untuk 12 program televisi berbeda tanpa bercampur satu dengan yang lainnya.

Dalam aturan ini, pemerintah menentukan lembaga multiplexing untuk memegang frekuensi. Sementara TV lokal tak mendapat jatah, sehingga harus membayar sewa frekuensi kepada lembaga multiplexing.

Hal yang menjadi isu dalam aturan ini adalah lembaga penyiaran yang tak punya multiplexer harus menyewa ke pemilik infrastruktur tetapi aturan sewanya belum jelas.

Kementerian Kominfo sendiri sudah menerbitkan surat edaran tentang penundaan proses perizinan bagi pemegang izin prinsip penyelenggaraan televisi digital melalui sistem terestrial.

Oleh: Achmad Rouzni Noor II - detikinet

SUMBER: http://inet.detik.com/read/2015/09/29/094656/3030456/328/menanti-aksi-menkominfo-di-ranah-tv-digital

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top