ilustrasi
RMOL. Ketiadaan aturan menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan jaringan televisi digital.

"Karena itu Kominfo ingin digitalisasi media ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Penyiaran yang kini sedang dibahas Komisi I DPR," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9).

Menurutnya, regulasi yang dibuat pemerintah lewat peraturan menteri menyisakan masalah tersendiri. Pasalnya, migrasi jaringan digital dan aturan seputar digitalisasi media televisi tidak diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur beberapa aturan terkait migrasi jaringan televisi. Seperti banyaknya pelaku industri pertelevisian.

"Harus dipikirkan bagaimana pemain yang ada sekarang tertampung, terutama yang sudah mendapatkan izin. Jangan sampai sudah mendapatkan izin tapi tidak tertampung, agar adil," jelas Rudiantara.

Kedua, terkait dengan efesiensi frekuensi dan jaringan yang akan dipakai. Apakah pemerintah akan menggunakan single MUX (multiplexer) atau multi MUX. Yang nantinua mempengaruhi skema rencana strategi pertelevisian dan bentuk jaringan.

Terakhir, terkait digital dividen di mana pemerintah harus memiliki aturan alokasi dan pembagian frekuensi serta kanal digital untuk pengembangan ke depan.

"Karena kita memikirkan teknologi ke depan. Misalnya penggunaan 4K (jaringan high definition) dan sebagainya. Kita harus melihatnya 10 sampai 20 tahun ke depan," tegas Rudiantara.[dem]

Laporan: Bunaiya Fauzi Arubone

SUMBER: http://www.rmol.co/read/2015/09/29/219086/TV-Digital-Terkendala-Aturan-

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top