RUU Penyiaran, Pegiat Media Komunitas dan Keberpihakan
Masuknya RUU Penyiaran dalam prioritas pembahasan Prolegnas DPR di tahun 2016 menjadi harapan dan angin segar bagi pegiat penyiaran komunitas. Prolegnas ini membuka kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mengawal proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Pengawalan RUU diharapkan dapat menciptakan sistem telekomunikasi dan penyiaran yang sesuai dengan kepentingan publik; tidak dipengaruhi kekuatan politik maupun tekanan pemodal.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berharap Proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut perlu dilakukan secara lebih terbuka dan mudah diakses oleh publik. Sebab, transparansi dalam pembahasan RUU ini sangat penting untuk menjamin tegaknya konsolidasi demokrasi di Indonesia,” demikian diungkapkan perwakilan SIKA yang juga Direktur MediaLink, Mutjaba Hamdi di Jakarta (2/12/2015).

SIKA memandang bahwa keberadaan RUU Penyiaran yang berorientasi pada publik sangat diperlukan. Tentunya dengan menjunjung tinggi prinsip keragaman kepemilikan dan keragaman isi siaran sehingga dapat mewujudkan system penyiaran yang demokratis. (http://geotimes.co.id/pemerintah-dan-dpr-harus-serius-selesaikan-ruu-penyiaran-ite-dan-rtri/)

Di tempat lain, Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA) dan Forum Demokrasi Digital (FDD) berkumpul di Fave Hotel, Bogor, (26-27/03/2015) untuk membahas penyusunan rencana strategis advokasi RUU Penyiaran, RUU RTRI, dan RUU ITE. Mereka kompak berkomitmen membangun sistem penyiaran yang demokratis.

Dalam pandangan ketiga kelompok ini, sistem penyiaran demokratis seharusnya mengandung beberapa prinsip utama. UUD 1945 harus menjadi landasan utama yang mengamanatkan bahwa kebebasan berpendapat, berorganisasi dan berkomunikasi terjamin. Konstitusi Indonesia menjamin hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ada jaminan terhadap kebebasan dan juga keadilan.

Di samping itu, terdapat beberapa prinsip dasar membangun sistem media yang demokratis yaitu jaminan terhadap kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Kemudian adalah jaminan terhadap keanekaragaman kepemilikan dan isi. Prinsip-prinsip ini sudah terdapat dalam UU Penyiaran. Jokowi-JK, dalam visi misi mereka, juga pernah menyatakan akan menata kembali frekuensi penyiaran sehingga tidak terjadi penguasaan oleh sekelompok orang.

KIDP, KITA dan FDD menekankan, beberapa hal penting yang harus dilakukan adalah: 1) Menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator independen; 2) Melaksanakan sistem stasiun jaringan dimana penyebarluasan siaran harus melalui stasiun lokal; 3) Melarang pemusatan kepemilikan; 4) Menerapkan digitalisasi televisi dibawah payung hukum UU Digitalisasi; 5) Memperkuat lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI; dan 6) Memperkuat peran lembaga penyiaran komunitas.  (http://www.tifafoundation.org/aktivis-media-manfaatkan-momentum-politik-perjuangkan-sistem-penyiaran-demokratis/)

Hingga saat ini, regulasi penyiaran belum berpihak pada lembaga penyiaran komunitas. Dalam tulisannya di http://suarakomunitas.net/baca/75756/mengawal-ruu-penyiaran-yang-berpihak-ke-publik-dan-komunitas/ Divisi Advokasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Iman Abda menulis, ada 6 poin penting yang harus jadi catatan bagi pegiat media komunitas, antara lain: (1) Alokasi Frekuensi tidak diatur (2) LPK tidak boleh siaran Jaringan & tidak boleh iklan lokal (3) KPI dibubarkan dan akan di bentuk KPIS (Komisi Pengawas Isi Siaran) (4) LPP dibentuk oleh Pemerintah (5) Digitalisasi mengarah pada swastanisasi dan tidak mengakui keberadaan penyiaran komunitas (6) perizinan penyiaran komunitas yang prosesnya panjang.

Terkait dengan regulasi penyiaran, Direktoral Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Infromatika ,Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ( Dirjen SDPPI , KemKomInfo) dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) telah melakukan rapat koordinasi dan pembahasan tentang Regulasi Frekuensi untuk Radio Komunitas di Hotel Sheraton Surabaya,Jawa Timur, Kamis (6/11/2014)

Rakor tersebut menghasilkan poin-poin penting sebagai berikut, Kominfo akan menyusun masterplan frekwensi, Permen juga akan mengatur perampingan pita frekwensi (LPS menjadi 300KHz) dan (LPK 200KHz), Radio komunitas akan direncanakan akan dialokasikan 8 kanal, JRKI mengusulkan yang perlu diatur dalam permen masterplan frekuensi sbb: masterplan harus benar benar melihat kebutuhan pemetaan frekuensi seluruh Indonesia, tidak berbasis Pulau Jawa seperti saat ini, pengalokasian kanal yg adil 40% LPS, 30% LPP, 20% LPK dan 10 % cadangan harus mulai menjiwai masterplan ini sembari mengawal RUU Penyiaran, Kanal radio komunitas dilokalisir di kanal bawah, Penguatan penyiaran perbatasan, Alokasi frekuensi untuk radio darurat (kebencanaan), Meminta Kominfo (SDPPI) untuk melakukan pemetaan ulang berbasis data lapangan jangan hanya berdasar teori di atas kertas.

Poin-poin pertemuan tersebut  hingga saat ini belum terealisasi. Terkait dengan kurang berpihaknya pemangku kebijakan dalam RUU Penyiaran ini, Iman memandang bahwa diperlukan dua strategi yakni startegi Advokasi dan strategi literasi.

Strategi Advokasi ini tujuan utamanya adalah memastikan pasal-pasal yang jelas dan tegas tentang perlindungan publik dan hidupnya penyiaran komunitas. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah: (1) Melakukan konsolidasi basis massa dengan pelaku penyiaran komunitas. Asosiasi-asosiasi radio komunitas dan tv komunitas serta media komunitas lainnya berkumpul bersama dan bersuara bersama. (2) Memperkuat koalisi untuk mengawal revisi RUU Penyiaran ini. (3) Membangun koalisi baru dengan lembaga atau organisasi masyarakat lain diluar media untuk menegaskan bahwa urusan penyiaran ini adalah urusan semua orang. (4) Melakukan audiensi ke komisi 1 DPR RI (5) Mengkampanyekan surat dukungan dari semua lembaga penyiaran komunitas, ormas, ngo. (6) menggunakan sosial media untuk meresonansi kampanye, (7) dan lain-lain.

Strategi Literasi ini tujuan utamanya adalah membangun kesadaran dan pemahaman publik terhadap isu penyiaran. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah: (1) Menyusun subtansi pentingnya penyiaran komunitas dan sistem penyiaran Indonesia yang demokratis. (2) Konten RUU Penyiaran dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti (3) konten dan subtansi yang dirumuskan disebarkan ke publik melalui radio komunitas, dan media komunitas lain nya. (4) pendidikan dan pelatihan tentang media literasi (5) Mengkampanyekan subtansi RUU Penyiaran ke Kampus-kampus ( mengajak keterlibatan kampus dalam pembahaan RUU Penyiaran).***  (buono)

SUMBER: http://suarakomunitas.net/baca/86769/berharap-demokratisasi-penyiaran-ditegakkan/

Draft Law on Broadcasting, Media Community Activists and Alignments

The entry of the Draft Law on Broadcasting in the discussion of priority Prolegnas Parliament in 2016 became activists hope for community broadcasting. Prolegnas is an opportunity for civil society to oversee the process of preparing the Draft Law on Broadcasting. Escort draft law is expected to create the telecommunications and broadcasting systems in accordance with the public interest; not influenced by the political powers and investor pressure.

A coalition of civil society who are members of Friends for Information and Communication Fair (SIKA) urged the government and the House of Representatives hope the discussion process of the draft law should be made more open and easily accessible to the public. Therefore, transparency in the discussion of the draft of this law is very important to ensure the upholding of democratic consolidation in Indonesia, "he disclosed SIKA representative who is also director of MediaLink, Mutjaba Hamdi in Jakarta (2/12/2015).

SIKA considers that the existence of the Draft Law on Public Broadcasting oriented indispensable. Obviously with upholds the principle of diversity of ownership and diversity of broadcast content so as to realize a democratic broadcasting system. (http://geotimes.co.id/pemerintah-dan-dpr-harus-serius-selesaikan-ruu-penyiaran-ite-dan-rtri/)

Elsewhere, coalition Internet Without Threats (KITA) and the Forum for Digital Democracy (FDD) gathered at Fave Hotel, Bogor, (26-27 / 03/2015) to discuss the preparation of the strategic plan of advocacy Draft Broadcasting Law, the draft Law on RTRI and Design UU ITE. They are compact committed to building a democratic broadcasting system.

In view of these three groups, the democratic broadcasting system should contain some key principles. The 1945 Constitution should become the main runway, which mandates that the freedom of expression, association and communication is guaranteed. Indonesian constitution guarantees the right of civil, political, social, cultural and economic. There is a guarantee of freedom and justice.

In addition, there are some basic principles of building a democratic media system is a guarantee of freedom of expression and press freedom. Then is a guarantee of diversity of ownership and content. These principles are already contained in the Broadcasting Act. Jokowi - Jusuf Kalla, in the vision of their mission, also once said it would reorganize the broadcast frequencies so there is no control by a group of people.

KIDP, WE, and FDD stressed, some important things to do are: 1) Establish the Indonesian Broadcasting Commission as an independent regulator; 2) Implement a system in which the network station should broadcast dissemination via local stations; 3) Prohibit the concentration of ownership; 4) Apply the television digitalization under the legal umbrella of the Act Digitization; 5) Strengthening public broadcasters such as TVRI and RRI; and 6) Strengthen the role of community broadcasters. (http://www.tifafoundation.org/aktivis-media-manfaatkan-momentum-politik-perjuangkan-sistem-penyiaran-demokratis/)

Until now, broadcasting regulation is not in favor of community broadcasters. Writing in http://suarakomunitas.net/baca/75756/mengawal-ruu-penyiaran-yang-berpihak-ke-publik-dan-komunitas/ Advocacy Division of the Indonesian Community Radio Network (JRKI) Iman Abda writing, there are six important points which must be a record for media activists communities, among others: (1) The allocation of frequencies is not set (2) Community Broadcasting Institution shall not broadcast networks and may not be local advertising (3) The Indonesian Broadcasting Commission dissolved and will be in the form of KPIs (Commission Contents Broadcasts) (4) Government formed Public Broadcasting (5) Digitization leads to privatization and does not recognize the existence of community broadcasting (6) the licensing of community broadcasting that long process.

Associated with the regulation of broadcasting, Directorate General of Resources and Equipment of Post and Infromatika, Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Directorate General SDPPI, Kemkominfo) with the Community Radio Network of Indonesia (JRKI) has done a coordination meeting and discussion about the regulation Frequency for Community Radio in Hotel Sheraton Surabaya, East Java, on Thursday (06/11/2014)

These meetings resulted in important points as follows, Communication and Information will draw up a masterplan frequency, regulation will also set the downsizing band frequency (private broadcasting institutions into 300KHz) and (Community Broadcasting Institution 200KHz), Community radio is planned to be allocated to 8 channels, JRKI proposes that should be regulated in the Minister masterplan frequency as follows: masterplan should really see the need for mapping frequency throughout Indonesia, are not based on Java as it is today, the allocation of channels that a fair 40% LPS, 30% of LPP, 20% CAB and 10% reserve should start animates the masterplan is while escorting the Draft Law on Broadcasting, Channel community radio in localization in the canal below, Strengthening broadcasting at the state border, allocation of frequencies for radio emergency (disaster), Ask for Communication and Information (SDPPI) to perform re-mapping based on field data not only on the theory in on paper.

The points of the meeting until now has not been realized. Impartiality associated with the stakeholders in this draft Broadcasting Law, Faith considers that the strategy required two strategies Advocacy and Literacy strategy.

This advocacy strategy the main objective is to ensure with article clear and unequivocal on the protection of public and community broadcasting his life. Some ways you can do is: (1) consolidation of the mass base of the perpetrators of community broadcasting. Associations, community radio and community television as well as other community media to gather together and speak together. (2) Strengthening the coalition to oversee the revision of the Broadcasting Act's draft. (3) Building a new coalition with other community agencies or organizations outside the media to assert that this broadcasting business is everyone's business. (4) Conduct hearings to commission 1 House of Representatives of the Republic of Indonesia (5) Campaigning letters of support from all community broadcasters, and community organizations, (6) use social media to resonate campaign, (7) and others.

Literacy Strategy The main objective is to build awareness and public understanding of the issue of broadcasting. Some ways you can do is: (1) Develop substantive importance of community broadcasting and broadcasting system of a democratic Indonesia. (2) Content Draft Broadcasting Law communicated in a language that is simple and easy to understand (3) the content and substance formulated disseminated to the public through community radio and other media of his community. (4) education and training on media literacy (5) Campaigning substance of the Draft Law on Broadcasting to the campuses (campuses invite involvement in the discussion of the Draft Law on Broadcasting)


sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top