Bisnis.com, JAKARTA- Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bahwa kalangan pelaku industri penyiaran saat ini cukup riuh menyikapi perkembangan regulasi penyelenggaraan siaran TV digital free to air (FTA) memang benar adanya. Bahkan skalanya bisa ditingkatkan menjadi sangat riuh.

Munculnya kegaduhan, yang menurut Menteri disebut ‘riuh’ itu sangat beralasan. Pasalnya puluhan perusahaan yang sudah mengantongi izin sebagai penyelenggara penyiaran multiflexter (MUX) dan seratusan penyelenggara program siaran (penyedia konten) yang berharap bisa segera mengeksekusi rencana bisnisnya, hingga kini belum mendapatkan kejelasan kapan siaran digital bisa dimulai.

Malah, beberapa bulan lalu Kominfo meminta para penyelenggara program siaran atau penyedia konten TV digital yang sudah mengantongi izin, untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melaksanakan uji coba siaran.

Larangan uji coba siaran tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, pada kenyataannya penyelenggara program siaran tidak mungkin menguji coba siaran TV digital tanpa adanya kejelasan ketentuan tentang sewa-menyewa frekuensi ke MUX, terutama soal tarif sewa. Selama ini, bukan hal yang mudah bagi penyelenggara konten untuk mendapatkan kontrak sewa slot dari MUX. Kalaupun ada MUX yang mau menyewakan salah satu slot frekuensi, tarifnya mahal sekali.

Bila ditarik ke belakang, rencana migrasi TV analog ke digital sejak awal sudah mendapat tanggapan yang beragam. Terutama soal kekuatan hukum ‘setingkat’ peraturan menteri yang mengatur perpindahan teknologi televisi itu. Oleh beberapa kalangan, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia, migrasi ke TV digital tidak cukup kuat dinaungi oleh peraturan menteri, tapi harus diatur oleh ketentuan setingkat undang-undang. Dalam Permen Kominfo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air), yang mengatur migrasi ke TV digital, diperkenalkan dua jenis lembaga penyelenggara penyiaran televisi baru.

Pertama, Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio. Kedua, Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexting (LPPPM), yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

Pada sistem analog selama ini, lembaga penyiaran televisi memainkan peran sebagai content provider (penyedia konten), content aggregator (pengumpul dan pendistribusi Konten), multiplexter (penyelenggara multipleksing) maupun network/ transmission provider (penyedia jaringan/transmisi).

Fungsi-fungsi tersebut dipisahkan dalam sistem penyiaran televisi digital. Meskipun muncul beragam pendapat, Kominfo tetap menjalankan proses seleksi LPPPM dan LPPPS. Hasilnya hingga kini terdapat 35 penyelenggara multiplexter (MUX) dan 103 penyelenggara program siaran TV Digital di wilayah Jawa, Kepulauan Riau, Aceh, Sumatra Utara, Kalimatan Timur dan Kalimantan Selatan.

Namun proses seleksi MUX dan penyedia konten akhirnya dihentikan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Permen Kominfo No.22/2011 menyusul uji materi yang diajukan oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) didukung oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLVI).

Kominfo lalu mengajukan revisi UU Penyiaran ke DPR dan menyiapkan dua opsi model bisnis untuk menuntaskan perkara migrasi layanan TV analog menjadi digital, yakni melalui model single multiplexter dan multiple multiplexter.

Harian ini berharap DPR segera membahas revisi UU Penyiaran untuk memberikan kepastian usaha kepada lembaga penyiaran multiplexting maupun penyelenggara
program siaran.

Revisi UU ini pun mendesak dirampungkan secepatnya mengingat begitu banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum sistem digital dijalankan sepenuhnya seperti melanjutkan proses seleksi LPPPM dan LPPPS yang tertunda, serta dibukanya peluang-peluang usaha baru.

Penyelenggara lembaga penyiaran juga harus mempersiapkan infrastruktur, SDM, perencanaan model bisnis hingga uji coba siaran. Belum lagi sosialisasi kepada publik yang harus jelas mengenai apa dan bagaimana perpindahan teknologi TV ini.

Oleh karena itu, uji coba siaran TV digital yang akan dilaksanakan Kominfo pada pertengahan bulan ini diharapkan tidak sekadar menghasilkan analisis teknis, tapi juga bisa mengadopsi aspek model bisnis yang ideal, termasuk aturan main yang fair dalam sewa menyewa slot frekuensi bagi penyedia konten yang umumnya pemain baru di industri televisi.

Source : Bisnis Indonesia (13/1/2016)
Editor : Linda Teti Silitonga

SUMBER: http://koran.bisnis.com/read/20160113/245/509200/tajuk-bisnis-mendesak-revisi-uu-penyiaran

Urgent revision of the Broadcasting Act


Bisnis.com, JAKARTA- Statement of the Minister of Communication and Information Rudiantara that the broadcasting industry is currently quite hectic addressing regulatory developments organizing digital TV broadcasting free to air (FTA) is true. In fact, the scale can be increased to a very hectic.

The emergence of noise, which according to the Minister called 'boisterous' it is reasonable. Because dozens of companies that have a permit as broadcasting operators multiplexer (MUX) and hundreds of broadcast program providers (content providers) who wish to immediately execute its business plan, has yet to gain clarity when digital broadcasting can begin.

In fact, a few months ago Kominfo ask the organizers of the program broadcast or digital TV content providers who have a permit, to sign a waiver would not carry out trial broadcasts.

Testcard ban is questionable. Because, in fact, the organizers of the broadcast program is not possible to test digital TV broadcasts without a clear provision on leasing frequencies to MUX, especially about the rental rates. During this time, it is not easy for content providers to obtain a lease contract slots of MUX. Even if there MUX who want to rent one frequency slot, the charge is very expensive.

When viewed to the rear, plan migration analog to digital TV since the beginning has received a mixed response. Especially about the strength of law 'level' ministerial regulations governing the transfer of television technology. By several groups, including the Indonesian Broadcasting Commission, the migration to digital TV is not strong enough shaded by ministerial regulation, but should be governed by the provisions of the legislation level. In Kominfo Candy No. 22 of 2011 on the Implementation of Digital Terrestrial Television Broadcasting Revenue Fixed Not Paid (Free to Air), which regulates the migration to digital TV, introduced two types of institutions new TV broadcasting operators.

First, the Broadcasting Institute Press Operator Program (LPPPS) which manages broadcast program to dipancarluaskan to the public in a service area of ​​broadcasting through a broadcast channel or slot in the radio frequency channel. Second, broadcasting organization Organizers Broadcasting Multiplexting (LPPPM), which distribute some programs broadcast via a multiplex device and the transmission device to the public in a service zone.

In the analog systems over the years, television broadcasters play a role as a content provider (content provider), content aggregator (collector and distributor Content), multiplexter (organizers multiplexing) and network / transmission provider (network provider / transmission).

These functions are separated in a digital television broadcasting system. Although it appears diverse opinions, Kominfo still running the selection process and LPPPS LPPPM. The results up to now there are 35 providers multiplexter (MUX) and 103 organizers of Digital TV broadcasting program in Java, Riau, Aceh, North Sumatra, East Kalimantan and South Kalimantan.

However MUX selection process and content providers finally stopped after the Supreme Court (MA) cancel Kominfo Regulation No.22 / 2011 following a judicial review filed by the Association of Indonesian Television Network (ATVJI) is supported by the Association of Local Television Indonesia (ATLVI).

Kominfo then propose a revision of the Broadcasting Law to the Parliament and set up two business model options to resolve the case of migration analog to digital TV services, through a single model multiplexter and multiple multiplexter.

This daily expect parliament to discuss the revision of the Broadcasting Act to provide business certainty to broadcasters and the organizers multiplexing
program broadcast.

This law was an urgent revision was completed as soon as possible considering so many stages that must be done before the digital system run entirely like to continue the selection process and LPPPS LPPPM delayed, and the opening of new business opportunities.

Organizers broadcasters also have to prepare the infrastructure, human resources, planning business model to Testcard. Not to mention the dissemination to the public should be clear as to what and how to transfer the technology of this TV.

Therefore, the trial digital TV broadcasting will be implemented Kominfo in the middle of this month is expected not just produce technical analysis, but also could adopt aspects of the business model is ideal, including the rules of the game are fair in the lease slot frequencies for content providers that generally players new in the television industry.

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top