Foto: REMOTIVI/Wisnu Prasetya Utomo
Proses revisi UU Penyiaran tengah berlangsung. Draft terbaru menunjukkan sejumlah masalah yang mesti dicermati

Sebagai negara demokratis, media penyiaran di Indonesia memiliki posisi penting sebagai pilar keempat. Ironisnya, revisi Undang-Undang penyiaran yang diajukan sejak 2009 terus molor. Pembahasan Undang-Undang ini masih terbengkalai sejak dua periode DPR lalu. Eris Munandar, ketua umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI) mengungkapkan hal tersebut dalam seminar UU Penyiaran dan Masa Depan Penyiaran Nasional yang diselenggarakan Jumat (18/3) di Jakarta.

“Entah ada kepentingan industri televisi atau bisnis apa yang menghambat, hanya Tuhan yang tahu,” keluhnya. Keluhan Erwin ini juga muncul karena nasib anggota ATDSI yang semakin terombang-ambing setelah Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi terkait digitalisasi karena dianggap bertentangan dengan UU Penyiaran. Padahal, sebagian anggota ATSDI sudah membayar biaya dan investasi teknis. Namun belum adanya kerangka hukum yang jelas membuat mereka belum bisa bersiaran. “Sekarang kami gelap. Kami hanya ingin kejelasan dari pemerintah,” tambah Eris. Karena itu ia berharap revisi UU Penyiaran bisa dipercepat agar ada kerangka hukum yang mengatur hal tersebut.

Ihwal digitalisasi menjadi salah satu dari berbagai problem yang ada dalam revisi UU Penyiaran yang saat ini sudah masuk dalam pembahasan di DPR. Ade Armando, pengajar di Universitas Indonesia, menunjukkan sejumlah masalah yang harus diperbaiki agar tidak memicu problem lanjutan dari perundangan yang baru.

Dalam hal digitalisasi, Ade melihat bahwa kekuasaan stasiun televisi besar masih dilanggengkan. Padahal pengelolaan multiplexing penyiaran digital yang diserahkan pada pihak swasta berpotensi mempersulit televisi lokal. Apabila pengelolaan multiplexing dipegang oleh pihak swasta, televisi lokal terancam kehilangan independensi dan terpaksa menyewa frekuensi dengan harga mahal pada lembaga penyiaran yang punya modal besar. Karena itu, Ade Armando menganjurkan pengelolaan multiplexing tunggal dipegang oleh negara.

Selain masalah digitalisasi, Ade pun menjabarkan masalah-masalah lama yang masih belum terselesaikan. “Dari draft terbaru yang saya baca, yang paling fatal adalah penghilangan pasal mengenai kepemilikan. Ini berbahaya karena bisa semakin memicu konsentrai kepemilikan yang efeknya saat ini sudah bisa kita rasakan bersama,” ungkap Ade. Ia juga menyebut bahwa dalam draft terbaru, ihwal Sistem Siaran Jaringan (SSJ) pun bertambah buruk. Padahal UU Penyiaran tahun 2002 mencoba membatasi konsentrasi kepemilikan dan usaha penegakan SSJ yang lebih adil bagi daerah. Dengan dihilangkannya aturan kepemilikan dan tidak diwajibkannya SSJ, Ade menyebut bahwa tekanan kepentingan industri penyiaran besar sangat mencolok.

Dengan masalah-masalah yang demikian umit, Ade menyatakan bahwa proses revisi UU Penyiaran seharusnya tidak mempertimbangkan faktor cepat, melainkan kualitas. “Seandainya undang-undang dengan draft terbaru ini lolos, saya akan menjadi salah satu pihak yang akan melawan,” tegas Ade.

Sementara itu Arief Suditomo, anggota komisi I DPR dari fraksi Hanura menyebut bahwa bahwa DPR mendengarkan semua masukan dan sedang berupaya untuk merampungkan proses revisi UU dengan secepat dan sebaik mungkin. Namun proses lobi dan birokrasi memang membuat proses ini tidak bisa dilakukan secepat yang diharapkan.

“Beberapa poin krusial seperti digitalisasi memang sementara kami lewatkan,” ujar Arief. “Ibaratnya makan bubur panas, kami mulai dari pinggir dulu. Sekarang kami masih dalam tahapan lobi dengan berbagai fraksi,” ujar mantan presenter berita di di SCTV dan RCTI tersebut. (REMOTIVI/Firman Imaduddin)

SUMBER: http://www.remotivi.or.id/kabar/270/Tekanan-Industri-dalam-Revisi-UU-Penyiaran

sponsored link

Post a Comment Blogger

 
Top